Catatan Perubahan APBD Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar
Beberapa catatan untuk Pandangan Umum Fraksi mengenai Perubahan APBD Karanganyar Tahun 2025.
1. Mengingat bahwa arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karanganyar tidak termasuk materi yang disepakati dalam pembahasan KUPA PPAS Perubahan 2025.
Bagaimana upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari target sebelum perubahan?
Apakah ada perubahan kebijakan ekonomi yang bersifat efektif dan strategis dari masing-masing SKPD?
Kegiatan dan sub-kegiatan apa saja yang berorientasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi?
Apakah hal tersebut di atas menambah pendapatan asli daerah secara signifikan?
2. Kenaikan PAD 2025 perlu diapresiasi, namun secara komposisi anggaran masih lebih kecil dibanding transfer dari pusat, hal ini mengartikan bahwa Kabupaten Karanganyar masih kurang dalam hal kemandirian fiskal. Perubahan APBD Karanganyar 2025 lebih bersifat penyesuaian fiskal jangka pendek untuk mengakomodasi transisi kepemimpinan dan keterbatasan fiskal pusat, daripada mendorong transformasi ekonomi daerah.
3. Mengingat kondisi efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat dan pendapatan daerah yang turun dan belanja daerah yang meningkat alokasinya yang mana hal ini mengharuskan untuk mengambil dari Silpa Tahun 2024, yang mana hal ini mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran Tahun sebelumnya. Fraksi PKB menyoroti beberapa hal berkaitan dengan kondisi anggaran di Kabupaten Karanganyar.
Realisasi PAD dari sektor retribusi masih kurang 5.326.166.268, hal ini agar menjadi perhatian serius. Fraksi PKB mendorong untuk sektor retribusi khususnya dan dalam beberapa sektor yang laindiperhatikan lebih serius agar bisa menambah PAD di atas target untuk mendukung realisasi program kerja pemerintah.
Agar pembentukan dana cadangan Pemilu untuk Tahun 2029 sebesar 10.000.000.000 bisa untuk dipertimbangkan kembali. Apabila ada sektor lain yang lebih membutuhkan dalam rangka realisasi program kerja, agar sebaiknya bisa dilakukan relokasi anggaran.
Pengeluaran pembiayaan dalam penyertaan modal yang mengalami peningkatan sebesar 3.000.000.000 harus dipastikan untuk investasi yang dapat meningkatkan PAD ke depannya.
4. Meskipun total belanja naik, proporsinya lebih banyak untuk operasional, bukan pembangunan produktif (infrastruktur). Arah kebijakan terlihat lebih sosial-oriented, namun berisiko mengurangi investasi pada infrastruktur produktif. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah agar apa yang menjadi Visi-Misi dapat terlaksana dengan baik.
5. Pemerintah harus memperhatikan kembali alokasi pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata, mengingat sektor-sektor ini masih relatif kecil dibanding potensi yang dimiliki di Karanganyar.
Oleh: Fauzal Maula L Rosjid
Post a Comment