Keniscayaan itu Bernama Politik

 Kata Aristoteles, manusia adalah zoon politicon, yang kurang lebih memiliki makna makhluk politik. Jika kita menafsirkannya dengan mudah, bahwa hidup manusia tidak pernah lepas dari namanya perpolitikan. Disadari atau tidak, mulai bangun tidur semua aktivitas manusia ditentukan oleh kebijakan politik hingga tidur lagi, semuanya tanpa terkecuali. Mengambil air wudlu sebangun tidur dikenakan pajak air, seporsi menu sarapan pagi harganya ditentukan oleh kebijakan asosiasi pedagang pasar, berangkat kerja naik kendaraan dan mengisi bahan bakar yang harganya selalu naik menjelang masa jabatan pemerintah berakhir, semua aktivitas tersebut merupakan suatu produk daripada proses politik.

Maka kemudian haruslah kita menyadari, jikalau semua tentang hidup manusia ini merupakan proses politik, maka apakah kita akan acuh tak acuh saja terhadapnya? Merasa apatis akan menjadikan kita objek politik semata, yang tidak bisa memberikan kontribusi atau sekedar menyampaikan aspirasi kita. Maka harus kita ketahui bahwasanya kita semua manusia merupakan subjek politik, yang memiliki peran dan kontribusi terhadap perpolitik, kecil atau besarnya tetap saja politik.

Politik juga jangan hanya dimaknai event lima tahunan, jangan hanya dimaknai sebagai proses memberikan dukungan atau pilihan kepada calon tertentu. Hal tersebut memang sangat vital, namun proses politik yang sesungguhnya baru dimulai setelah calon yang kita pilih dilantik menjadi pejabat. Proses pengambilan kebijakanlah yang menjadi jantung daripada perpolitikan di tanah air. Apa yang mempengaruhi harga minyak dan gula yang terus naik, harga BBM yang juga terus naik secara signifikanlah yang ditentukan oleh kebijakan politik.

Maka kemudian, apa yang bisa kita lakukan sebagai kontribusi aktif kita terhadap politik? Jawabannya tentu saja kita harus terlibat dengan politik. Yang pertama tentu saja menjadi bagian menjadi pengambil kebijakan. Hal ini bisa ditempuh ketika kita memasuki pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Di sinilah letak paling strategis, karena keterlibatan kita secara langsung di dalamnya secara otomatis kita juga terfasilitasi dalam pembuatan kebijakan, mengabaikan beberapa hal yang tidak bisa ditempuh di luar pemerintahan.

Yang kedua adalah dengan cara ekstra-parlementer. Kita hidup di negara demokrasi, yang mana 

Undang-undang menjamin kebebasan kita untuk menyatakan pendapat, seperti yang termaktub dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal inilah yang menjadi jaminan bahwa posisi kita juga bisa menentukan arah perpolitikan di tanah air. Berkumpul dan terorganisir di dalam perserikatan yang mewadahi aspirasi sesuai bidang kita adalah salah satu cara yang bisa ditempuh. Aspirasi tersebut nantinya bisa disampaikan dalam setiap momen pengambilan kebijakan, dengan cara public hearing.

Kedua hal di atas adalah beberapa cara dalam menyampaikan aspirasi di dalam perpolitikan. Aspirasi dari masyarakat di sini posisinya sangat sentral, karena melalui aspirasi-lah pemerintah mengetahui kondisi riil atas kehidupan masyarakatnya.

Politik adalah tentang siapa menguasai apa?

Kita harus mengetahui secara jelas posisi kita dalam perpolitikan, baik secara individu, kelompok maupun berbangsa dan bernegara. Apakah kita terlibat secara pasif dan sekedar berpangku tangan dalam setiap momen pengambilan kebijakan, atau kita secara aktif berkontribusi walaupun semisal mencoba menemui kenalan kita yang bisa menyampaikan kegelisahan terkait aspirasi kita. Semua dengan bebas bisa kita lakukan, tidak ada kewajiban untuk mengambil salah satunya.

Namun perlu dipahami bahwa politik adalah tentang bagaimana individu atau sekelompok orang menguasai secara mutlak individu lain atau objek lainnya. Politik akan terus berbicara mengenai hal ini. Jika anda seorang sarjana muda ilmu pendidikan yang baru lulus perkuliahan, apakah secara otomatis bisa mengajar, mendapatkan sertifikat guru dan menerima gaji atasnya? Tentu saja tidak. Ada banyak regulasi yang sedemikian rupa mengatur banyak persyaratan agar anda bisa memperoleh posisi tersebut. Hal ini juga berlaku untuk profesi yang lain.

Contoh di atas adalah pengertian sederhana mengenai politik tentang siapa menguasai apa, bahwasanya selalu ada hierarki dalam setiap sendi kehidupan manusia. Hierarki seperti itulah yang berkuasa, yang berada di atas selalu berkuasa terhadap mereka yang ada dibawahnya. Maka makna sejatinya ada di sini, harus kita lihat bahwa kekuasaan itulah yang menjadi denyut nadi dari perpolitikan. Apakah kekuasaan akan dimaknai sebagai jalan untuk menghadirkan kemashlahatan bagi manusia, atau justru sebaliknya, inilah yang menjadi pertaruhan.

Maka daripada itu, di sini setiap masing-masing daripada individu masyarakat harus melek terhadap perpolitikan. Manusia harus terlibat secara aktif di dalamnya, dengan cara apapun itu. Harus ada ikhtiar untuk memastikan bahwa setiap hal yang kita miliki, baik kebijakan hukum, sumber daya alam dan kekayaan lain harus menjadi sarana pengantar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi manusia dan makhluk lain. Agar nantinya titah manusia sebagai pemimpin di muka bumi bisa termanifestasikan dengan maksimal, tanpa merugikan yang lainnya.